Trilogi Van Deventer

Berikut ini Isi Trilogi van Deventer
antara lain:
1)  Irigasi (pengairan), yaitu
diusahakan pembangunan
irigasi untuk mengairi sawah-
sawah milik penduduk untuk
membantu peningkatan
kesejahteraan penduduk,
2) Edukasi (pendidikan), yaitu
penyelenggaraan pendidikan
bagi masyarakat pribumi agar
mampu menghasilkan kualitas
sumber daya manusia yang
lebih baik,
3) Migrasi (perpindahan penduduk),
yaitu perpindahan penduduk
dari daerah yang padat
penduduknya (khususnya
Pulau Jawa) ke daerah lain
yang jarang penduduknya agar
lebih merata.
Setelah melalui perdebatan
yang cukup panjang akhirnya politik
etis ini mulai dijalankan d Indonesia
menurut tafsiran dan kemauan
pemerintah kolonial Belanda. Pada
dasarnya kebijakan-kebijakan yang
diajukan oleh van Deventer
tersebut baik. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya terjadi
penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan oleh para pegawai
Belanda. Berikut ini
penyimpangan-penyimpangan
tersebut:
1.    Irigasi
Pengairan (irigasi) hanya ditujukan
kepada tanah-tanah yang subur
untuk perkebunan swasta Belanda.
Sedangkan milik rakyat tidak dialiri
air dari irigasi.
2.    Edukasi
Pemerintah Belanda membangun
sekolah-sekolah. Pendidikan
ditujukan untuk mendapatkan
tenaga administrasi yang cakap dan
murah Pendidikan yang dibuka
untuk seluruh rakyat, hanya
diperuntukkan   kepada anak-anak
pegawai negeri dan orang-orang
yang mampu. Terjadi diskriminasi
pendidikan yaitu pengajaran di
sekolah kelas I untuk anak-anak
pegawai negeri dan orang-orang
yang berharta, dan di sekolah kelas
II kepada anak-anak pribumi dan
pada umumnya.
3.    Migrasi
Migrasi ke daerah luar Jawa hanya
ditujukan ke daerah-daerah yang
dikembangkan perkebunan-
perkebunan milik Belanda. Hal ini
karena adanya permintaan yang
besar akan tenaga kerja di daerah-
daerah perkebunan seperti
perkebunan di Sumatra Utara,
khususnya di Deli, Suriname, dan
lain-lain.
Mereka dijadikan kuli
kontrak. Migrasi ke Lampung
mempunyai tujuan menetap. Karena
migrasi ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan akan tenaga kerja, maka
tidak jarang banyak yang melarikan
diri. Untuk mencegah agar pekerja
tidak melarikan diri, pemerintah
Belanda mengeluarkan Poenale
Sanctie, (peraturan yang
menetapkan bahwa pekerja yang
melarikan diri akan dicari dan
ditangkap polisi, kemudian
dikembalikan kepada mandor atau
pengawasnya). Walaupun pemikiran
liberalisme di Hindia-Belanda
diawali dengan harapan-harapan
besar mengenai keunggulan sistem
liberal dalam meningkatkan
perkembangan ekonomi koloni
sehingga menguntungkan
kesejahteraan rakyat Belanda
maupun rakyat Indonesia, namun
pada akhir abad 19 terlihat jelas
bahwa rakyat Indonesia sendiri tidak
mengalami tingkat kemakmuran
yang lebih baik dari sebelumnya. Ini
didasarkan karena kecenderungan
politik agraria kolonial adalah prinsip
dagang, yaitu mendapatkan hasil
bumi/bahan mentah dengan harga
yang serendah mungkin, kemudian
dijual dengan harga setinggi-
tingginya.
Tetapi Lambat laun
program politik etis ini memberikan
manfaat yang sangat besar bagi
bangsa Indonesia, terutama dalam
hal program pendidikan (edukasi).
Program pendidikan yang awalnya
ditujukan untuk menghasilkan
tenaga administratif rendahan, pada
akhirnya semakin berkembang.
Tidak hanya jenjang pendidikan
semakin tinggi, tetapi juga
menjangkau spesialisasi bidang
pendidikan lainnya seperti
kedokteran, keguruan, teknik,
pertanian, dan sebagainya. Dengan
demikian, masyarakat Indonesia
semakin mengenal pola pendidikan
Barat yang pada akhirnya menjadi
benih-benih pergerakan indonesia
menuju kemerdekaan.